Pencabutan SIUPP Versi Abad 21

Tak lama setelah pemerintah memerintahkan pemblokiran akses Youtube, UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR. Ironis. Apanya yang terbuka bila rakyat dilarang mendapat informasi sesuai dengan yang mereka inginkan? Pemerintah mengkhianati bangsa ini dengan kembali menyebarkan aura “departemen penerangan” khas rezim lampau.

 

Tendensi pemerintah untuk membatasi akses masyarakat kepada informasi sebenarnya telah terendus sejak pemblokiran website porno digadang-gadang. Jika website porno bisa diblok, tidak berbeda dengan website lainnya. Pemerintah mendapat alasan yang tepat untuk memblok Youtube seiring rilis film Fitna di situs video sharing tersebut.

 

Film Fitna dituding dapat menyebabkan keributan antar umat beragama dan memicu disintegrasi. Menurut pendapat pribadi, Fitna tidak lebih sadis dan provokatif dari video-video kerusuhan Ambon dan Poso yang dulu pernah beredar di masyarakat. Memang, Fitna dianggap memojokkan agama tertentu. Tapi pemblokiran akses ke seluruh server youtube sungguh keputusan yang tidak cerdas. Lagi-lagi, Youtube mungkin bukan korban terakhir.

 

Youtube sendiri bukanlah website yang lebih banyak sisi negatif dari positifnya. Seorang teman mengatakan sejak youtube diblok ia tidak lagi bisa menonton ceramah agama yang rutin ia lakukan. Belum lagi bila ditinjau dari dunia seni. Bersama myspace, youtube adalah tulang punggung dunia seni era digital sekarang ini. Bagaimana dengan yang ingin berbagi video dengan sanak saudaranya yang jauh? Mereka tidak bisa lagi melakukannya. Tidak dengan Youtube.

 

Keberadaan Depkominfo yang sejak awal ditakutkan akan menjelma menjadi separti Departemen Penerangan zaman orde baru kembali dipertanyakan. Akankah pemblokiran akses internet akan menjadi versi reformasi dari pencabutan SIUPP? Menkominfo Muhammad Nuh dipandang sebagai Harmoko gaya baru. Kenapa seorang intelektual seperti beliau dapat mengambil tindakan seperti ini? Karena semua kaum intelektual menanggalkan intelektualitasnya begitu mereka memasuki lingkaran setan birokrasi.

 

Negara ini sangat membenci komunis tapi kebijakan yang diambil mirip seperti yang dilakukan Republik Rakyat Cina. Cina memblokir semua website yang mengkritik pemerintah. Bahkan Cina melakukan pembatasan akses sampai kepada Google. Tapi pembatasan yang dilakukan sebatas content filtering. Kenapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama terhadap Youtube bila Fitna dianggap mengganggu? Tidak mampukah? Atau tidak ingin?

 

Mayoritas rakyat negeri ini mendaftarkan email addressnya di yahoo. Lalu bayangkan bila suatu hari nanti Yahoo memuat content yang dianggap buruk oleh pemerintah. Akankah pemerintah memblokir Yahoo? Keputusan yang irasional tapi bukan tidak mungkin karena kita hidup di negara yang irasional.

Dewan Penipu Rakyat

 

Sudah tahu ‘kan kalau DPR itu tidak lebih dari lembaga yang eksistensinya sekedar untuk menjaga Trias Politica-nya Montesquieu dalam sebuah negara demokrasi?

 

DPR kebakaran jenggot dan merasa tersinggung karena lagu Slank “Gosip Jalanan” yang liriknya secara eksplisit menuding lembaga legislatif itu sebagai sarang koruptor dan mafia. Orang-orang yang katanya “wakil rakyat itu” akan segera menuntut Slank dengan tuduhan pencemaran nama baik.

 

Lucunya, lagu “Gosip Jalanan” yang dipermasalahkan itu terdapat dalam album PLUR yang rilis tahun 2004. Lho, kok DPR marahnya telat? Rupanya Slank membawakan lagu itu pada acara anti korupsi yang diadakan KPK beberapa waktu lalu.

 

Karena lagu “Gosip Jalanan” bukan termasuk single yang dirilis (ditambah, saya yakin para anggota DPR tidak pernah membeli album Slank), anggota DPR yang naik pitam ini awalnya tidak mengetahui perihal lagu “Gosip Jalanan”. Aksi Slank bersama KPK itulah yang menyulut emosi para penghuni gedung yang mirip brassiere itu (perhatikan saja bentuknya kalau tidak percaya).

 

Berselang beberapa jam dari tudingan DPR, Al Amin Nasution, anggota DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang lebih tenar sebagai suami penyanyi dangdut Kristina, ditangkap KPK di Hotel Ritz-Carlton Rabu dini hari. Ia dituduh terlibat kasus suap

Rp. 1,8 miliar. Bersama dirinya, turut diciduk pula beberapa pejabat daerah dan seorang wanita yang diduga pelacur.

 

Secara pribadi, saya pernah bertemu kepada bung Amin Nasution ini dalam sebuah acara adat Batak. Ia dikenalkan sebagai saudara jauh (anda paham adat batak, “jauh” dalam hal ini benar-benar jauh!) yang (waktu itu) akan segera menikah dengan Kristina. Dari pertama kali bertemu, saya merasa orang ini adalah seseorang yang “gak beres”. Dugaan saya tepat tampaknya.

 

Saya tidak tahu apakah DPR tidak punya rasa malu untuk melanjutkan menuntut Slank di saat salah satu anggotanya tertangkap basah berperilaku seperti dalam lagu yang mereka permasalahkan. Entah bagaimana DPR menyelamatkan muka mereka yang tanpa kasus ini pun sudah penuh borok dan nanah.

 

Di sisi lain, KPK di bawah Antasari Azhar (yang awalnya diragukan karena track record yang bercela) kembali membuktikan kepada publik bahwa mereka masih bertaji. Lepas dari kemungkinan tebang pilih yang dilakukan KPK, penangkapan pejabat-pejabat yang korupsi setidaknya menunjukkan itikad dari lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan ini.

 

Legitimasi DPR sebagai Dewan PERWAKILAN Rakyat kembali dipertanyakan karena rakyat tidak pernah menunjuk maling, koruptor, tukang suap, dan penipu sebagai wakil mereka. Ya, kebobrokan DPR bukan sekedar Gosip Jalanan.